Dunia perpajakan Indonesia telah memasuki babak baru. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang lama, yang selama bertahun-tahun menjadi mesin pengolah data pajak, kini telah resmi digantikan oleh Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).
Dalam persaingan bisnis global yang kian ketat, "kualitas" bukan lagi sekadar slogan pemasaran, melainkan harga mati. Konsumen dan klien bisnis (B2B) menuntut jaminan bahwa produk atau jasa yang mereka beli memiliki mutu yang konsisten, aman, dan dapat diandalkan.
Bagi Warga Negara Asing (WNA) yang telah jatuh cinta pada pesona Indonesia, atau mereka yang menikah dengan Warga Negara Indonesia (WNI), mengurus perpanjangan visa setiap tahun seringkali menjadi rutinitas yang melelahkan.
Isu lingkungan hidup kini bukan lagi sekadar jargon aktivis, melainkan risiko bisnis nyata yang harus dikelola. Tuntutan pasar global terhadap produk ramah lingkungan (green product) dan ketatnya regulasi pemerintah memaksa perusahaan untuk mengubah cara mereka beroperasi.
Dalam ekosistem digital Indonesia yang kian matang, pemerintah memperketat pengawasan terhadap setiap entitas yang beroperasi di ruang siber. Istilah yang kini wajib dipahami oleh setiap pemilik website, aplikasi, atau platform digital adalah PSE atau Penyelenggara Sistem Elektronik.
Memasuki bulan Maret, atmosfer perpajakan di Indonesia selalu menghangat. Bukan karena cuaca, melainkan karena mendekatnya batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, yaitu setiap tanggal 31 Maret.
Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mulai dari pedagang bakso, warung kelontong, hingga pengrajin rumahan, semuanya berkontribusi besar pada perputaran roda ekonomi nasional. Namun, sayangnya, jutaan pelaku UMK masih beroperasi secara "polos" tanpa memiliki payung hukum atau legalitas usaha.
Pajak Penghasilan (PPh) adalah tulang punggung penerimaan negara. Sesuai namanya, pajak ini dikenakan terhadap Subjek Pajak (Orang Pribadi maupun Badan) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu Tahun Pajak.
Dalam ekosistem perpajakan Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah jenis pajak yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Setiap rupiah yang masuk ke kantong seorang individu sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan, pada dasarnya adalah sasaran empuk pemotongan pajak ini.
Bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), CV, atau Yayasan, bulan April adalah periode tersibuk dalam kalender pajak. Sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah 30 April setiap tahunnya (4 bulan...
Data perpajakan yang valid adalah fondasi dari kepatuhan pajak. Seringkali, Wajib Pajak (baik Orang Pribadi maupun Badan) abai memperbarui data mereka saat terjadi perubahan kondisi, seperti pindah alamat, menikah, atau berganti jenis usaha.
Dalam dunia perjanjian bisnis atau surat-menyurat resmi, kita sering mendengar istilah "dinotariskan". Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua dokumen yang dicap notaris memiliki kekuatan hukum yang sama?