Bagi Anda yang memiliki badan usaha dan ingin menghapus NPWP Badan, artikel ini adalah jawabannya. Di sini, Anda akan menemukan informasi lengkap mengenai syarat dan mekanisme penghapusan NPWP Badan, mulai dari dokumen yang dibutuhkan hingga langkah-langkah yang harus ditempuh.
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Berbasis Resiko dan Tata Ruang (OSS RBA) membawa angin segar bagi para pelaku usaha. Salah satu kemudahan yang ditawarkan adalah proses pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang lebih mudah dan transparan.
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan menjadi kewajiban bagi setiap badan usaha yang beroperasi di Indonesia. NPWP Badan ini berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan menjadi dasar dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
Di era digital ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya memberikan kemudahan bagi para wajib pajak dalam mengurus kewajiban perpajakannya. Salah satu layanan yang disediakan adalah cara mudah dan praktis untuk cek NPWP Badan secara online.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas wajib pajak yang digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia. NPWP terbagi menjadi dua jenis, yaitu NPWP Badan dan NPWP Pribadi. Ternyata ada perbedaan NPWP badan dan pribadi yang membuat keduanya tidak bisa dipandang sama rata.
Mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Penggunaan Ruang (PKKPR) merupakan salah satu langkah penting dalam memulai usaha di Indonesia. Sayangnya, tak jarang permohonan PKKPR ditolak karena berbagai alasan. Hal ini tentu bisa menghambat kelancaran bisnis Anda.
Pernahkah Anda melihat simbol C yang berada di dalam sebuah lingkaran seperti ©? Biasanya simbol ini ada pada pada suatu logo, kemudian brand, barang maupun produk tertentu. Dan pasti Anda penasaran bukan, apa arti simbol C ini?
Kantor virtual atau sering disebut virtual office menjadi tren baru di kalangan pelaku bisnis. Popularitas konsep kantor yang satu ini semakin meroket saat pandemi di mana mobilitas sangat terbatas namun mengharuskan bisnis untuk tetap berjalan.
Pendirian usaha membutuhkan proses yang panjang. Sesuai dengan SK Kemenkumham PT, setidaknya ada beberapa tahapan yang harus Anda lalui yaitu pemesanan voucher serta pemesanan nama perseroan. Beruntungnya, masing-masing tahapan bisa dilakukan secara online. Proses pendirian PT bisa dilakukan secara mandiri, dengan bantuan notaris, atau menggunakan jasa legalitas.
Pengusaha merupakan salah satu wajib pajak yang masuk ke dalam kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apabila Anda termasuk kategori PKP pajak, sangat penting untuk mengetahui strategi pengelolaan pajak agar terhindar dari kerugian besar.
Legalitas merupakan aspek penting yang perlu dimiliki oleh setiap usaha, tidak hanya bagi bisnis berskala besar tetapi juga mikro, kecil, dan menengah. Legalitas usaha UMKM menjadi dasar hukum yang bisa digunakan untuk mendapatkan perlindungan dalam menjalankan usaha.
Mendirikan sebuah PT bisa menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengembangkan bisnis Anda. Namun, pendirian PT harus melalui proses panjang dengan administrasi yang rumit sehingga sangat berpotensi menguras waktu, tenaga, serta biaya.