Perubahan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia terus bergulir, khususnya terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan sistem outsourcing. Perubahan aturan PKWT yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 telah memberikan batasan yang lebih jelas tentang jenis pekerjaan yang boleh menggunakan kontrak kerja sementara ini.
Ketika bisnis harus berakhir, mengambil langkah yang tepat dalam menutup sebuah Perseroan Terbatas (PT) adalah hal yang sangat penting. Tidak cukup hanya menghentikan kegiatan operasional, penutupan PT juga harus dilakukan sesuai prosedur hukum agar tidak menimbulkan masalah di masa depan.
Memulai usaha makanan atau kosmetik adalah langkah menjanjikan, tapi sebelum produk bisa dijual secara legal di Indonesia, wajib mengantongi izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Izin edar ini adalah bukti bahwa produk telah melewati penilaian keamanan dan layak edar di pasar, sehingga konsumen terlindungi dari produk berbahaya.
Kepatuhan administrasi seringkali terlewat dari perhatian perusahaan. Salah satu kewajiban penting yang tidak boleh dilupakan adalah lapor LKPM online, yaitu pelaporan kegiatan penanaman modal kepada pemerintah.
Industri musik tengah memasuki fase penting. Perubahan regulasi tentang royalti musik digital membuat banyak musisi berharap pada sistem yang lebih adil. Selama ini, pembagian keuntungan sering dipertanyakan karena tidak transparan dan cenderung merugikan pencipta lagu.
Beberapa waktu lalu, sengketa merek terkenal 2025 kembali mencuri perhatian. Kasus ini melibatkan dua perusahaan besar yang bersaing memperebutkan hak atas sebuah merek. Perdebatan hukum mereka memunculkan banyak pelajaran berharga bagi pengusaha lain.
Konten digital saat ini menjadi aset berharga. Banyak perusahaan dan kreator bergantung pada karya asli untuk membangun kepercayaan. Sayangnya, kasus pencurian konten masih sering terjadi. Inilah mengapa pelindungan hak cipta digital menjadi sangat penting bagi Anda.
Perubahan data perseroan OSS sering menjadi kebutuhan mendesak bagi perusahaan. Misalnya ketika alamat kantor berpindah atau ada pergantian direksi. Jika tidak segera diperbarui, dokumen legal bisa bermasalah dan berdampak pada kegiatan operasional.
Banyak calon pengusaha sering ragu memulai usaha karena terkendala permodalan. Pertanyaan terbesar biasanya tentang modal dasar PT terbaru yang diwajibkan undang-undang. Dulu, aturan ini sering dianggap memberatkan karena jumlahnya terlampau tinggi.
UMKM kini semakin berkembang dan banyak yang ingin naik kelas. Salah satu cara terbaik adalah mendirikan PT Perorangan. Namun, banyak pelaku usaha masih bingung tentang syarat buat PT perorangan dan keuntungan yang bisa diperoleh.
Membangun perusahaan resmi masih jadi impian banyak orang di 2025. Tidak sedikit pelaku usaha kecil yang ingin berkembang dan terlihat profesional. Prosesnya kini lebih mudah, tapi tetap butuh pemahaman yang benar tentang cara mendirikan PT 2025.
Mendirikan bangunan kini tak lagi menggunakan IMB. Pemerintah resmi menggantinya dengan PBG pengganti IMB sebagai aturan baru. Perubahan ini penting dipahami agar pembangunan berjalan lancar dan sesuai ketentuan hukum.