Memasuki bulan Maret, atmosfer perpajakan di Indonesia selalu menghangat. Bukan karena cuaca, melainkan karena mendekatnya batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, yaitu setiap tanggal 31 Maret.
Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mulai dari pedagang bakso, warung kelontong, hingga pengrajin rumahan, semuanya berkontribusi besar pada perputaran roda ekonomi nasional. Namun, sayangnya, jutaan pelaku UMK masih beroperasi secara "polos" tanpa memiliki payung hukum atau legalitas usaha.
Pajak Penghasilan (PPh) adalah tulang punggung penerimaan negara. Sesuai namanya, pajak ini dikenakan terhadap Subjek Pajak (Orang Pribadi maupun Badan) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu Tahun Pajak.
Dalam ekosistem perpajakan Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah jenis pajak yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Setiap rupiah yang masuk ke kantong seorang individu sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan, pada dasarnya adalah sasaran empuk pemotongan pajak ini.
Bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), CV, atau Yayasan, bulan April adalah periode tersibuk dalam kalender pajak. Sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah 30 April setiap tahunnya (4 bulan...
Data perpajakan yang valid adalah fondasi dari kepatuhan pajak. Seringkali, Wajib Pajak (baik Orang Pribadi maupun Badan) abai memperbarui data mereka saat terjadi perubahan kondisi, seperti pindah alamat, menikah, atau berganti jenis usaha.
Dalam dunia perjanjian bisnis atau surat-menyurat resmi, kita sering mendengar istilah "dinotariskan". Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua dokumen yang dicap notaris memiliki kekuatan hukum yang sama?
Tujuan akhir dari setiap investasi bisnis adalah keuntungan. Bagi para pemegang saham sebuah Perseroan Terbatas (PT), keuntungan tersebut berwujud Dividen. Namun, proses memindahkan uang dari kas perusahaan ke kantong pribadi pemegang saham tidak bisa dilakukan sembarangan hanya dengan transfer bank biasa.
Dunia usaha kembali menghadapi tantangan penyesuaian fiskal. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebelumnya 11%, kini resmi dipatok menjadi 12%.
Paradigma perizinan usaha di Indonesia telah berubah total. Jika dulu prinsipnya adalah "urus izin dulu baru boleh operasi" (license-based), kini pemerintah menerapkan pendekatan yang lebih modern dan efisien: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk-Based Approach).
Pernahkah Anda mencoba lapor pajak online di situs DJP tapi gagal login atau lupa kata sandi? Masalah ini sering terjadi, dan solusinya bukan membuat akun baru, melainkan kembali pada satu kode rahasia: EFIN.
Dalam dunia K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), seringkali fokus perusahaan hanya tertuju pada kata "Keselamatan" (seperti helm proyek, pemadam api, dan jalur evakuasi). Padahal, aspek "Kesehatan" memiliki dampak yang tak kalah vital terhadap produktivitas jangka panjang.