Hubungi Kami
Masa Berlaku NIB dan Ketentuan Perpanjangannya

Di era perizinan lama, pengusaha pasti akrab dengan rutinitas memperpanjang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) setiap 5 tahun sekali. Jika lupa, izin usaha bisa mati dan menghambat operasional. Namun, sejak diberlakukannya Online Single Submission (OSS) yang kini diperbarui menjadi OSS Berbasis Risiko (RBA), aturan mainnya...

Nomor KITAS dan Fungsinya bagi Warga Negara Asing

Bagi Warga Negara Asing (WNA) yang ingin menetap, bekerja, atau berbisnis di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) adalah kewajiban hukum yang mutlak. Namun, fisik kartu (atau kini berbentuk elektronik/e-ITAS) bukanlah satu-satunya hal yang penting. Di dalam dokumen tersebut terdapat No KITAS atau nomor registrasi...

Biaya Pembuatan NPWP untuk Pribadi dan Badan Usaha

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas vital bagi setiap warga negara dan entitas bisnis di Indonesia untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Bagi Anda yang baru terjun ke dunia kerja atau baru mendirikan perusahaan, pertanyaan tentang biaya pembuatan NPWP pasti sering muncul. Apakah ada pungutan resmi? Berapa dana yang...

Biaya Pengurusan NIB dan Komponen yang Perlu Diketahui

Nomor Induk Berusaha (NIB) kini menjadi "nyawa" bagi setiap bisnis di Indonesia. Tanpa NIB, usaha Anda dianggap ilegal dan sulit mengakses fasilitas perbankan atau tender pemerintah. Seringkali, pertanyaan pertama yang muncul di benak pengusaha adalah: "Berapa biaya pengurusan NIB yang harus saya siapkan?"

Jasa Pengurusan Izin Klinik Kecantikan dan Tahapannya

Bisnis klinik kecantikan (aesthetic clinic) di Indonesia sedang mengalami pertumbuhan pesat. Permintaan pasar yang tinggi membuat banyak pengusaha dan dokter estetika berlomba-lomba membuka klinik baru. Namun, di balik potensi keuntungan yang besar, terdapat tembok regulasi yang cukup tebal.

Struktur Yayasan dan Pembagian Peran Organisasinya: Pembina, Pengurus, dan Pengawas

Yayasan merupakan badan hukum yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Meskipun bersifat nirlaba (non-profit), yayasan tetap harus dikelola secara profesional layaknya sebuah perusahaan agar tujuannya tercapai.

Buat Tidur Nyenyak, Ini Checklist Kepatuhan Hukum untuk PT di Tahun 2025

Legal compliance atau kepatuhan hukum adalah kunci agar PT Anda bisa beroperasi lancar tanpa hambatan hukum yang mengganggu. Memastikan seluruh aspek peraturan dan izin dipenuhi membuat Anda tidur lebih nyenyak, karena bisnis terhindar dari risiko denda, sanksi, atau bahkan pencabutan izin usaha.

Hindari Drama di Pengadilan, Kapan Mediasi Jadi Jalan Terbaik Sengketa Bisnis?

Sengketa bisnis adalah masalah yang kerap kali tidak diinginkan, tapi terkadang sulit dihindari. Anda harus tahu bahwa mediasi bisa menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa bisnis tanpa harus masuk ke proses pengadilan yang panjang dan mahal. Mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan dengan cara damai dan menguntungkan...

Yakin Perusahaan Klien atau Kompetitor Itu Resmi? Cek Legalitasnya di Sini

Cek legalitas PT sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan yang Anda ajak kerja sama atau hadapi sebagai kompetitor sudah resmi dan memenuhi persyaratan hukum. Dengan mengetahui status legal sebuah PT, Anda dapat menghindari risiko terkait transaksi bisnis dengan badan usaha yang tidak terdaftar atau ilegal.

Jangan Tergiur Omzet, Cek Dulu Aspek Legal Ini Sebelum Beli Franchise

Waralaba (franchise) adalah bentuk kerja sama bisnis di mana pemilik merek atau franchisor memberikan hak kepada pihak lain (franchisee) untuk menjalankan usaha menggunakan merek, produk, dan sistem yang telah teruji.

Cara Menyelenggarakan RUPS Online dan Tetap Sah

RUPS online adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang seluruh prosesnya dilakukan secara elektronik. Di Indonesia, penyelenggaraan RUPS online diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No. 16/2020 tentang Pelaksanaan RUPS secara Elektronik.

Siapa yang Bertanggung Jawab Jika Perusahaan Bermasalah? Ini Kata Hukum

Ketika perusahaan mengalami masalah, Anda perlu memahami dengan jelas siapa yang memiliki tanggung jawab utama. Ada dua peran yang biasanya dicari ketika ada yang terjadi pada perusahaan yakni direksi dan komisaris. Lalu manakah yang benar?