Info & Fakta

Dalam siklus bisnis, tidak selamanya grafik perusahaan menanjak. Ada kalanya pemegang saham harus mengambil keputusan sulit untuk mengakhiri perjalanan bisnisnya, baik karena pailit, jangka waktu berdiri berakhir, atau tujuan perusahaan yang tak lagi relevan.

Bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor perdagangan mulai dari toko kelontong, distributor, hingga online shop, istilah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pasti sudah tidak asing lagi. Dulu, lembaran kertas berwarna ini adalah "nyawa" legalitas yang wajib dipajang di dinding toko.

Revolusi digital terbesar dalam sejarah perpajakan Indonesia telah tiba. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi melakukan transformasi total dengan menggantikan Sistem Informasi DJP (SIDJP) yang lama menjadi Coretax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).

Stigma bahwa "izin usaha hanya untuk perusahaan besar" perlahan mulai luntur. Di era digital saat ini, legalitas menjadi aset paling berharga bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk naik kelas. Dulu kita mengenal Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang diurus di Kecamatan, namun kini wajah perizinan Indonesia telah berubah...

Dalam sistem perpajakan Indonesia, istilah Pajak Penghasilan (PPh) Final sering menjadi primadona karena kesederhanaan perhitungannya. Bagi pengusaha atau pemilik aset, memahami konsep ini adalah kunci untuk mengelola arus kas (cash flow) agar tidak terganggu oleh tagihan pajak mendadak di akhir tahun.

Ibarat konstitusi bagi sebuah negara, Anggaran Dasar (AD) adalah "kitab suci" bagi sebuah perusahaan. Dokumen ini memuat aturan main, hak, dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat di dalam perseroan, mulai dari pemegang saham hingga jajaran direksi.

Lansekap perpajakan Indonesia kembali mengalami penyesuaian signifikan pasca diterbitkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sebagai aturan pelaksana teknis, pemerintah merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh).

Efisiensi birokrasi adalah kunci utama dalam keberhasilan otonomi daerah. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tidak "gemuk" namun kaya fungsi, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Industri multifinance atau pembiayaan memegang peranan vital dalam roda ekonomi Indonesia, terutama dalam memfasilitasi kepemilikan kendaraan bermotor dan modal kerja. Untuk menjaga kesehatan industri ini sekaligus melindungi konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan regulasi payung hukum yang dikenal luas sebagai POJK 35 atau Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Us

Perubahan besar sedang terjadi dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia. Seiring dengan berlakunya penggunaan NIK sebagai NPWP (untuk Orang Pribadi) dan NPWP 16 digit (untuk Badan), pemerintah juga memperkenalkan istilah baru: NITKU atau Nomor Induk Tempat Kegiatan Usaha.

Dunia perizinan usaha di Indonesia mengalami revolusi besar sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Jika sebelumnya setiap pelaku usaha dipukul rata harus memegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kini pemerintah menerapkan pendekatan baru melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach).

Pewarisan harta seringkali menjadi isu sensitif yang dapat memicu konflik keluarga jika tidak didasari oleh legalitas yang kuat. Salah satu dokumen krusial yang menjamin kepastian hukum bagi para ahli waris dalam mengurus peninggalan almarhum adalah Akta Keterangan Hak Waris (Akta Waris).