Info & Fakta

Membangun bisnis manufaktur atau pabrik memiliki tantangan legalitas yang jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar membuka toko atau kantor jasa. Anda tidak bisa sembarangan memproduksi barang di garasi rumah atau ruko tanpa izin yang tepat. Dokumen vital yang wajib dimiliki oleh setiap pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi/setengah jadi adalah Izin...

Dunia perpajakan Indonesia sedang mengalami transformasi besar dengan hadirnya Coretax Administration System (CTAS) atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Salah satu pilar utamanya adalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP format 16 digit.

Sejak pemerintah memberlakukan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA), paradigma perizinan usaha berubah total. Izin tidak lagi dipukul rata, melainkan diterbitkan berdasarkan Tingkat Risiko kegiatan usaha.

Mulai dari nama brand, logo, penemuan teknologi, hingga desain produk, semuanya perlu dilindungi agar tidak diklaim atau ditiru oleh kompetitor. Di Indonesia, perlindungan ini dikenal dengan istilah HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) atau sekarang lebih sering disebut KI (Kekayaan Intelektual).

Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, memiliki badan usaha (PT/CV) yang legal saja terkadang belum cukup untuk meyakinkan klien besar. Klien sering bertanya: "Apakah kualitas layanan Anda terjamin? Apakah data kami aman di tangan Anda?"

Dalam dunia bisnis B2B (Business to Business), kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Namun, kepercayaan saja tidak cukup. Anda sering mendengar kasus penipuan vendor atau kontraktor yang mengaku memiliki badan usaha resmi, padahal fiktif (bodong).

Bisnis kuliner tidak pernah mati, namun regulasinya terus berubah. Sejak diberlakukannya sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA), penentuan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) menjadi gerbang utama perizinan.

Ketika mendirikan Perseroan Terbatas (PT) atau sedang dalam tahap negosiasi dengan investor, istilah "saham" bukan lagi sekadar satu jenis kepemilikan tunggal. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007, dikenal adanya klasifikasi saham.

Selain Perseroan Terbatas (PT), bentuk badan usaha yang populer di Indonesia adalah Commanditaire Vennootschap (CV) dan Firma (Fa). Keduanya sering dianggap sama karena sama-sama merupakan persekutuan perdata yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan bukan berstatus badan hukum murni.

Bagi Warga Negara Asing (WNA) yang menetap di Indonesia, dokumen imigrasi adalah nyawa kedua mereka. Dua istilah yang paling sering terdengar adalah KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) dan KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap). Meski keduanya sama-sama merupakan izin tinggal resmi, terdapat perbedaan fundamental dari segi fungsi, durasi, hingga fasilitas yang...

Saat akan meresmikan bisnis, pengusaha sering dihadapkan pada pilihan sulit: Mendirikan CV (Commanditaire Vennootschap) atau PT (Perseroan Terbatas)? Meski biaya pendirian CV seringkali lebih murah, tren menunjukkan bahwa mayoritas pengusaha modern lebih memilih bentuk PT. Pilihan ini bukan tanpa alasan.

Dalam dunia bisnis dan perizinan di Indonesia, Anda pasti sering mendengar istilah PMDN dan PMA. Kedua istilah ini merujuk pada status permodalan sebuah perusahaan yang terdaftar di badan pemerintah. Bagi pengusaha lokal yang ingin mendirikan Perseroan Terbatas (PT) atau CV, memahami status investasi ini sangatlah penting.