Info & Fakta

Aturan pajak penghasilan sewa kantor diatur secara khusus dalam ketentuan PPh Pasal 4 Ayat 2 yang bersifat final. Tarif pemotongannya ditetapkan secara baku sebesar 10% dari total nilai bruto biaya sewa.

Prosedur pengajuan gugatan pembatalan merek dagang yang ditiru harus dilakukan melalui jalur Pengadilan Niaga. Pemilik merek asli (penggugat) wajib mendaftarkan gugatan pembatalan dengan menyertakan bukti-bukti kuat bahwa merek pihak lawan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, serta didaftarkan dengan itikad tidak baik (bad faith).

Tren membangun brand kosmetik dan skincare lokal saat ini sedang berada di puncaknya. Berkat kehadiran jasa maklon (pabrik manufaktur kontrak), siapa saja kini bisa memiliki merek kecantikan sendiri tanpa harus membangun pabrik bernilai miliaran rupiah.

Dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual Industri, perbedaan utama antara Hak Paten dan Desain Industri terletak pada aspek yang dilindungi. Hak Paten melindungi fungsi teknis atau solusi pemecahan masalah dari sebuah invensi (misalnya teknologi mesin atau formulasi kimia).

Secara hukum, restrukturisasi modal PT adalah langkah strategis untuk mengubah struktur permodalan perusahaan, baik melalui peningkatan modal, penurunan modal, maupun konversi utang menjadi saham.

Dalam hukum korporasi Indonesia, perjanjian nominee saham (pinjam nama) dilarang keras karena bertentangan langsung dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam mengurus perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah langkah paling fundamental. Ibarat fondasi, salah memilih KBLI akan membuat seluruh bangunan legalitas bisnis Anda runtuh.

Untuk perizinan berusaha menengah tinggi, pelaku usaha diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar yang memerlukan verifikasi dari kementerian atau lembaga pemerintah terkait.

Secara regulasi, aspek hukum pembubaran CV (Persekutuan Komanditer) mengharuskan para pendiri (sekutu) untuk membuat kesepakatan penutupan usaha yang dituangkan dalam Akta Pembubaran Notaris, lalu mendaftarkannya ke sistem SABU Kemenkumham.

Secara hukum, pembagian dividen PT adalah proses pendistribusian sebagian laba bersih perusahaan kepada para pemegang saham secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan saham mereka.

Secara umum, syarat mendirikan holding company meliputi keharusan berstatus entitas badan hukum Perseroan Terbatas (PT), memiliki modal yang cukup untuk melakukan penyertaan saham (akuisisi/mendirikan anak perusahaan), serta mutlak harus disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Program pemutihan pajak perusahaan adalah kebijakan resmi dari pemerintah berupa penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, seperti denda dan bunga, atas keterlambatan pembayaran maupun pelaporan pajak. Prosedur utamanya meliputi perhitungan ulang tunggakan pajak pokok, pembayaran kewajiban pokok tersebut, dan pengajuan surat permohonan penghapusan sanksi administrasi.