Syarat Mendapatkan Sertifikat Halal MUI atau BPJPH untuk Pelaku Usaha

Syarat Mendapatkan Sertifikat Halal MUI atau BPJPH untuk Pelaku Usaha  

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pencantuman logo halal pada kemasan produk bukan sekadar nilai tambah, melainkan kebutuhan. Selain memberikan rasa aman, sertifikasi ini kini menjadi kewajiban bagi berbagai sektor industri, terutama makanan dan minuman.  

Sebelum memulai proses pendaftarannya, banyak pengusaha yang masih bingung mengenai lembaga yang berwenang serta persyaratannya. Agar proses legalitas produk Anda berjalan lancar, mari pahami ketentuan untuk mendapatkan sertifikat halal MUI.  

Syarat Mendapatkan Sertifikat Halal BPJPH/MUI  

Untuk mengajukan sertifikasi, Anda harus mendaftar secara  online melalui sistem SIHALAL. Berikut adalah dokumen dan persyaratan yang wajib Anda penuhi:  

1. Persyaratan Administrasi  

• Data Pelaku Usaha: Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih aktif.  
• Identitas Penanggung Jawab: Fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan.  
• Data Penyelia Halal: Salinan KTP, daftar riwayat hidup, serta sertifikat pelatihan Penyelia Halal (wajib ada orang internal perusahaan yang ditunjuk dan bertanggung jawab mengawasi proses produksi halal).  
• Nama dan Jenis Produk: Daftar lengkap produk yang akan didaftarkan.  

2. Persyaratan Teknis (Sistem Jaminan Produk Halal - SJPH)  

• Daftar Bahan (Matrix Bahan): Rincian seluruh bahan baku, bahan tambahan, hingga bahan penolong yang digunakan. Semua bahan harus dipastikan kehalalannya (dibuktikan dengan sertifikat halal dari  supplier ).  
• Proses Pengolahan Produk (PPH): Diagram alir atau penjelasan lengkap mengenai proses produksi dari awal penerimaan bahan baku hingga pengemasan produk jadi.  
• Dokumen Manual SJPH: Buku pedoman komitmen perusahaan dalam menjaga kehalalan produk.  
• Bukti Fasilitas Bebas Najis: Denah lokasi produksi dan pernyataan bahwa fasilitas produksi (alat dan tempat) tidak terkontaminasi atau digunakan bergantian dengan bahan yang mengandung babi/najis berat.  

Jalur Sertifikasi:  Self Declare vs Reguler  

Pemerintah membagi jalur pendaftaran halal menjadi dua berdasarkan skala dan tingkat risiko bahan produk:  

• Jalur  Self Declare (Gratis)  

Dikhususkan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang proses produksinya sangat sederhana, tidak menggunakan bahan berisiko (seperti daging), dan belum pernah mendapat sertifikat halal sebelumnya. Proses ini didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H).  

• Jalur Reguler (Berbayar)  

Diwajibkan bagi usaha menengah hingga besar, atau UMK yang menggunakan bahan berisiko (seperti olahan daging hewan, perisa kompleks, atau gelatin). Proses ini wajib melalui tahap audit lapangan oleh auditor LPH.  

Perubahan Kewenangan: BPJPH, LPH, dan MUI  

Satu hal penting yang perlu diketahui oleh pelaku usaha saat ini adalah adanya transisi kewenangan. Jika dulu seluruh proses sertifikasi hingga penerbitan sertifikat dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), kini sistemnya melibatkan tiga pihak:  

• BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)  

Lembaga di bawah Kementerian Agama yang bertugas menerima pendaftaran dan menerbitkan Sertifikat Halal secara resmi.  

• LPH (Lembaga Pemeriksa Halal)  

Pihak yang bertugas melakukan audit, pemeriksaan lapangan, dan pengujian kehalalan bahan di fasilitas produksi Anda.  

• MUI (Majelis Ulama Indonesia)  

Pihak yang berwenang menetapkan fatwa kehalalan produk berdasarkan hasil laporan audit dari LPH.  

Meskipun sertifikatnya kini diterbitkan oleh BPJPH, fatwa kehalalannya tetap mutlak berada di tangan MUI.  

Produk yang Wajib Punya Sertifikat Halal  

Berdasarkan regulasi yang berlaku, kewajiban sertifikasi halal diterapkan secara bertahap pada berbagai sektor. Secara garis besar, berikut adalah kelompok produk dan jasa yang wajib memiliki sertifikat halal sebelum diedarkan di Indonesia:  

1. Makanan dan Minuman  

Meliputi seluruh produk pangan, mulai dari bahan baku, bahan tambahan pangan (seperti perisa dan pewarna), makanan ringan kemasan, hingga produk pangan olahan yang disajikan di restoran atau katering.  

2. Obat-obatan dan Suplemen  

Mencakup obat tradisional, suplemen kesehatan, hingga obat bebas dan obat keras (kewajibannya diberlakukan dengan penahapan waktu tertentu).  

3. Kosmetik dan Perawatan Tubuh  

Semua produk kecantikan, riasan, dan  skincare yang bersentuhan dengan kulit manusia.  

4. Barang Gunaan  

Barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang berasal dari atau mengandung unsur hewan. Contohnya: pakaian, sepatu kulit, tas kulit, hingga sajadah dan perlengkapan ibadah.  

5. Jasa Terkait Produk Halal  

Jasa penyembelihan (seperti Rumah Potong Hewan/Unggas), pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.  

Bingung Menyusun Dokumen Sistem Jaminan Halal?  

Seperti yang telah dibahas pada bagian persyaratan administrasi, langkah paling krusial sebelum Anda bisa mendaftar di portal SIHALAL adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan legalitas badan usaha yang sah (seperti PT atau CV). Tanpa dokumen legalitas dasar ini, proses sertifikasi produk Anda tidak akan bisa diproses oleh BPJPH.  

Jika Anda belum memiliki legalitas usaha, jangan biarkan peluncuran produk Anda tertunda. Percayakan pembentukan badan hukum Anda pada tim ahli dari Ruang Pedia.  

Melalui    Layanan Jasa Legalitas , kami siap membantu Anda mendirikan PT atau CV lengkap dengan pengurusan izin dasarnya (OSS RBA NIB, PKKPR, dan NPWP Badan). Tunggu apalagi?  Hubungi kami  hari ini untuk konsultasi lebih lanjut!