Modal Minimal Pendirian PT Perorangan Berdasarkan Aturan Terbaru
Kemudahan berbisnis di Indonesia semakin terasa sejak pemerintah meluncurkan format badan usaha baru, yakni Perseroan Terbatas (PT) Perorangan. Inovasi ini dirancang khusus untuk mewadahi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) agar memiliki badan hukum dengan proses pendaftaran yang cepat dan murah.
Bagi Anda yang berencana melegalkan usaha melalui skema ini, salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah terkait modal dasar. Berapa sebenarnya modal minimal pendirian PT Perorangan? Mari simak penjelasan lengkapnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku saat ini!
Sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pendirian sebuah PT diwajibkan memiliki modal dasar minimal Rp50 juta. Namun, aturan ini kini sudah tidak berlaku lagi.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria UMK, tidak ada syarat minimal nominal modal dasar untuk mendirikan PT Perorangan.
Besaran modal dasar sepenuhnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan keputusan pendiri perseroan itu sendiri, menyesuaikan dengan rencana serta kebutuhan kegiatan usaha yang akan dijalankan. Artinya, Anda bisa saja mendirikan PT Perorangan dengan modal dasar Rp1 juta, Rp10 juta, atau berapapun sesuai kemampuan finansial.
Meskipun tidak ada batas bawah (minimal), PT Perorangan memiliki batas atas (maksimal) terkait kriteria modal dan skala usahanya. Mengingat PT Perorangan dikhususkan bagi UMK, maka Anda wajib merujuk pada PP Nomor 7 Tahun 2021 terkait kriteria usaha:
Catatan: Perhitungan modal di atas tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Jika seiring berjalannya waktu bisnis Anda berkembang pesat dan modal/asetnya melampaui Rp5 Miliar, maka status PT Perorangan tersebut wajib ditingkatkan (diubah) menjadi PT Persekutuan Modal (PT Biasa).
Walaupun besaran modal dasar ditentukan sendiri oleh pendiri, pemerintah tetap memberikan aturan tegas terkait penyetorannya.
Dari total modal dasar yang Anda tetapkan, minimal 25% (dua puluh lima persen) wajib ditempatkan dan disetor penuh sebagai modal awal perusahaan. Bukti penyetoran modal yang sah ini (biasanya berupa bukti transfer atau rekening koran ke rekening atas nama perusahaan) wajib disampaikan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM paling lama 6 (enam) bulan sejak sertifikat pendaftaran PT Perorangan diterbitkan.
Menentukan besaran modal, mengurus pendaftaran ke Kemenkumham, hingga memastikan perizinan NIB terbit dengan benar memang butuh ketelitian. Sebagai solo founder, waktu Anda tentu lebih berharga jika digunakan untuk mencari klien dan mengembangkan produk daripada pusing mengurus birokrasi.
Agar legalitas bisnis Anda beres tanpa menyita waktu, percayakan saja pada tim ahli dari Ruang Pedia! Kami menyediakan berbagai pilihan paket pendirian PT yang bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan, di antaranya:
Tunggu apa lagi? Jangan biarkan ide bisnis Anda tertahan karena kendala administrasi. Segera hubungi kami sekarang!
Memilih bentuk badan hukum adalah salah satu keputusan paling krusial pada tahap awal merintis bisnis. Saat ini, pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai kemudahan perizinan, salah satunya dengan memperkenalkan bentuk badan usaha baru yaitu PT Perorangan dan PT Persekutuan Modal atau...
Dalam struktur organisasi Perseroan Terbatas (PT), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memegang kedudukan tertinggi. Forum inilah yang menjadi wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan-keputusan krusial yang tidak menjadi wewenang Direksi maupun Dewan Komisaris.