Pendirian usaha membutuhkan proses yang panjang. Sesuai dengan SK Kemenkumham PT, setidaknya ada beberapa tahapan yang harus Anda lalui yaitu pemesanan voucher serta pemesanan nama perseroan. Beruntungnya, masing-masing tahapan bisa dilakukan secara online.
Proses pendirian PT bisa dilakukan secara mandiri, dengan bantuan notaris, atau menggunakan jasa legalitas.
Permohonan pengesahan badan usaha diajukan kepada menteri terkait secara elektronik sehingga memperoleh status badan hukum yang jelas dan legal.
Anda mungkin belum memiliki gambaran terkait pendirian PT secara legal. Untuk lebih jelasnya, berikut ini alur pendirian PT sesuai dengan ketentuan Kemenkumham.
Langkah pertama yang harus dilakukan untuk mendirikan usaha berupa PT adalah memesan voucher melalui SIMPADHU atau Sistem Pembayaran PNBP Administrasi Hukum Umum.
Sesuai dengan SK Kemenkumham PT, voucer ini nantinya digunakan untuk memesan nama perusahaan.
Jika Anda menggunakan jasa notaris, tahapan ini bisa dilewati dan langsung ke tahapan nomor dua.
Anda bisa mengakses laman bit.ly/PesanVoucher jika ingin memesan nama secara mandiri atau bit.ly/PsnNmOlehNotaris jika menggunakan bantuan notaris. Masukkan nama PT dan kode voucher, kemudian isi biodata pemohon.
Apabila berhasil, akan muncul pesan Sukses Pesan Nama. Unduh bukti pemesanan nama sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Anda juga bisa melakukan pesan nama melalui dashboard pada akun notaris.
Setelah memesan nama perusahaan, Anda bisa melanjutkan ke tahap pengesahan dan pendirian perseroan. Melalui bantuan notaris, akses halaman bit.ly/PendirianPT. Pesan voucher dengan biaya PNBP sesuai Peraturan Pemerintah.
Selanjutnya, isi formulir pendirian PT dengan data lengkap perusahaan dan data notaris pengganti. Pemohon juga perlu mengunggah akta pendirian perseroan. Lanjutkan ke halaman pratinjau untuk memeriksa apakah terdapat kekeliruan input data.
Notaris akan memperoleh surat perintah membayar pengajuan. Setelah pembayaran dilakukan, notaris akan menerima bukti pendirian Persero. Unduh SK Pengesahan dan Pendirian.
Menurut Anda prosedur pendirian usaha berdasarkan SK Kemenkumham PT cukup rumit? Ruang Pedia menghadirkan kemudahan bagi Anda!
Hubungi konsultan Ruang Pedia dan serahkan proses pendirian PT Anda pada ahlinya. Bersama kami, urusan legalitas tak perlu Anda khawatirkan lagi!
Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) bukanlah akhir dari kewajiban perizinan perusahaan Anda. Setiap badan usaha yang telah terdaftar resmi memiliki kewajiban pelaporan investasi secara rutin kepada pemerintah. Laporan berkala ini dikenal dengan nama Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Sayangnya, masih...
Perbedaan utama legalitas yayasan dan perkumpulan terletak pada keanggotaan dan status kekayaannya. Yayasan sama sekali tidak memiliki anggota dan kekayaannya murni dipisahkan dari pendiri untuk tujuan sosial. Sebaliknya, perkumpulan memiliki anggota yang diikat oleh kesamaan minat, dan kekayaannya berasal dari...