Pendirian CV + Izin + HaKI

Layanan Pendirian CV Lengkap termasuk berikut ini : 

• Cek & Pemesanan Nama CV
• Akta Notaris
• SK Menkumham
• Perizinan Sistem OSS RBA
• NIB
• Sertifikat Standar
• NPWP Badan
• SKT Pajak
• Pendaftaran Merek Dagang

       --- !! BONUS !! ---

• Free Pembukaan Rekening Perusahaan ✅
• Free Logo Perusahaan ✅
• Free Kop Surat ✅

• Pengecekan nama CV (Perseroan Terbatas)
• Pendirian Akta Notaris
• SK Menkumham
• Apa saja yang perlu disiapkan?
  1. Nama CV - Nama CV Min 3 suku kata, jika mau 2 suku kata, bisa melakukan pengecekan dari Notaris         
  2. Tempat dan Kedudukan CV - Adalah dimana CV beralamat dan berkedudukan di zona perdagangan atau kamu bisa menggunakan Virtual Office sebagai domisili CV.                  
  3. Struktur Permodalan CV - UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan untuk membuat PT, minimal Modal Dasar adalah Rp 50juta, dan minimal 25% dari Modal Dasar harus ditempatkan dan disetor, Sedangkan CV jumlah modal dan setoran modal tidak ditentukan oleh peraturan UU, jadi permodalan CV tidak ada batas minimumnya.                  
  4. Maksud dan Tujuan CV - Maksud dan tujuan CV akan diatur dalam Pasal 3 Akta Pendirian CV. Menjelaskan bahwa CV tersebut didirikan untuk melakukan kegiatan apa saja dan mengikuti KBLI Tahun 2020.                   
  5. Struktur Pengurus CV Dan Pemegang Saham - Pendirian CV minimal 2 orang terdiri dari Direktur Utama dan Komisaris Utama      

Membuat Akta Pendirian CV di Notaris             
Akta Pendirian CV tidak harus dibuat oleh Notaris yang bertempat kedudukan sama dengan tempat kedudukan CV. Bisa menggunakan Notaris mana saja asalkan telah memperoleh SK pengangkatan, disumpah dan terdaftar di Kemenkumham.

Semua Pendiri CV akan tanda tangan Akta Pendirian CV dihadapan Notaris. Apabila ada salah satu dan/atau semua pendiri CV ada yang berhalangan untuk menghadap Notaris, maka dapat dikuasakan.

Notaris juga akan membacakan isi dari Akta Pendirian CV, juga akan menjelaskan apa saja maksud pasal-pasal dalam Akta Pendirian CV. Pada saat penandatangan pembuatan CV, Notaris juga akan meminta beberapa dokumen-dokumen pernyataan diantaranya penggunaan nama CV, alamat lengkap CV, dan dokumen-dokumen lainnya.

Pengesahan SK Menkumham CV
Setelah dibuat Akta Pendirian CV, Notaris akan mengajukan pengesahan badan hukum atas CV kepada Menteri Hukum dan HAM. Lalu Menteri akan mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan badan hukum CV, sehingga CV tersebut telah lahir sebagai badan hukum yang diakui oleh Negara. 

Pengurusan NPWP Badan CV
Menurut Wikipedia, Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) terdiri atas 15 digit, 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi.

Dalam pembuatan PT, akan memperoleh 2 (dua) dokumen terkait dengan kewajiban perpajakan, yaitu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak). Sedangkan dokumen Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah optional, karena tidak semua pembuatan PT itu wajib menjadi perusahaan PKP.

Pengurusan NIB CV di OSS RBA
Tujuan dari mendirikan perusahaan adalah melakukan kegiatan komersil atau dengan kata lain melakukan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, setiap perusahaan harus memiliki NIB atau Nomor Induk Berusaha diterbitkan melalui sistem OSS.

OSS atau Online Single Submission adalah sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku bisnis melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Saat ini OSS sudah beberapa kali mengalami perubahan versi, dari awal 1.0 lalu ke 1.1 dan terakhir OSS RBA. Dengan berlakunya OSS versi 1.0 ini diharapkan memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha, yaitu:

a) Kemudahan pengurusan perizinan usaha untuk melakukan izin usaha.
b) Pemberian fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan.
c) Pemberian fasilitas terhadap para pelaku usaha agar dapat terhubung dengan pihak terlibat untuk memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time; dan
d) Penyimpanan data perizinan dalam satu identitas yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB).

 Pendaftaran Merek Dagang dan Hak Kekayaan Intelektual
Sistem Pendaftaran Merek menganut Asas “First To File” yang membuat siapa saja yang lebih dulu mendaftarkan merek dagang, akan berhak atas merek tersebut sehingga siapapun bisa menjadi pemilik dari suatu merek.
Konsultasikan Pendaftaran Merek Anda bersama RUANGPEDIA, dibantu oleh Konsultant HAKI langsung. 

Hubungin Ruangpedia Sekarang - FREE KONSULTASI -