Merger Perusahaan: Pengertian, Proses, dan Dampaknya

Dalam dunia bisnis yang dinamis, pertumbuhan tidak selalu harus dimulai dari nol. Terkadang, strategi terbaik untuk memperbesar pangsa pasar atau menyelamatkan kondisi keuangan adalah dengan melakukan penggabungan usaha.

Kita sering mendengar berita besar seperti GoTo (Gojek dan Tokopedia) atau Bank Syariah Indonesia (gabungan tiga bank syariah BUMN). Fenomena ini dikenal dengan istilah merger perusahaan.

Secara definisi hukum di Indonesia (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), merger dikenal dengan istilah Penggabungan.

Merger perusahaan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva (aset dan utang) beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan.

Poin Kuncinya:

• Perusahaan A + Perusahaan B = Perusahaan A (Bubar tanpa likuidasi).
• Salah satu perusahaan tetap berdiri (Surviving Entity), sedangkan perusahaan yang menggabungkan diri akan berakhir status badan hukumnya.

Hal ini berbeda dengan Akuisisi (Pengambilalihan), di mana kedua perusahaan tetap hidup, hanya kepemilikan sahamnya yang berpindah tangan.

Mengapa Melakukan Merger?

Keputusan untuk melakukan merger biasanya didasari oleh tujuan strategis:

1. Sinergi Operasional: Menggabungkan kekuatan dua perusahaan untuk mengurangi biaya operasional (efisiensi).
2. Diversifikasi Usaha: Memperluas jenis produk atau layanan.
3. Peningkatan Pangsa Pasar: Mengurangi kompetisi dengan menggandeng pesaing menjadi satu bendera.
4. Penyelamatan Keuangan: Perusahaan yang sehat menyelamatkan perusahaan yang hampir bangkrut namun memiliki aset potensial.

Tahapan Proses Merger di Indonesia

Proses merger sangat ketat dan melibatkan banyak pihak (pemegang saham, karyawan, kreditur, hingga pemerintah). Berikut alur ringkasnya:

• Penyusunan Rancangan Penggabungan

Direksi dari masing-masing PT menyusun proposal merger.

• Pengumuman Koran (Wajib)

Direksi wajib mengumumkan rencana merger di surat kabar harian dan kepada karyawan minimal 30 hari sebelum RUPS. Tujuannya memberi kesempatan kreditur atau karyawan mengajukan keberatan.

• RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Rencana merger harus disetujui oleh RUPS masing-masing perusahaan dengan kuorum kehadiran minimal 3/4.

• Pembuatan Akta Penggabungan

Dibuat di hadapan Notaris.

• Persetujuan Menkumham

Akta perubahan anggaran dasar tersebut harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM.

• Pengumuman Hasil

Setelah disahkan, Direksi wajib mengumumkan kembali hasil merger di koran.

Dampak Merger yang Perlu Diwaspadai

Di balik potensi keuntungannya, merger juga membawa dampak signifikan:

• Bagi Karyawan: Seringkali terjadi rasionalisasi atau PHK karena adanya duplikasi jabatan (misal: tidak mungkin ada 2 Direktur Keuangan dalam satu PT). Namun, hukum mewajibkan pesangon yang layak sesuai aturan.
• Bagi Kreditur: Utang perusahaan yang bubar akan beralih ke perusahaan yang bertahan.
• Monopoli: Jika merger menyebabkan penguasaan pasar yang terlalu dominan, bisa berurusan dengan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

Konsultasikan Tindakan Korporasi Anda Bersama Ruang Pedia

Merger adalah proses yang rumit dan berisiko tinggi jika dokumen legalitasnya cacat hukum. Kesalahan dalam pengumuman koran atau RUPS bisa membuat merger dibatalkan oleh pengadilan.

Ruang Pedia siap menjadi mitra legalitas korporasi Anda. Hubungi kami untuk konsultasi lebih lanjut!