Macam serta Prosedur Pendirian Yayasan di Indonesia

Macam serta Prosedur Pendirian Yayasan di Indonesia

Prosedur pendirian Yayasan sudah diatur melalui Undang-undang di Indonesia. Seperti apa sebenarnya Yayasan itu? Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 pasal 1, adalah sebuah badan hukum yang tersusun dari kekayaan harta benda dan lainnya.

Kekayaan yang dimaksud dipisahkan dan memiliki tujuan untuk mencapai sesuatu dalam sebuah bidang. Bisa dalam bidang sosial, kemanusiaan, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan banyak lagi.

Badan hukum ini memiliki harta sendiri, visi misi serta elemen pembangun. Elemen pembangun disini adalah pengurus, Pembina, pengawas yang masing-masing memiliki tugas sendiri. Kedudukannya bersifat mandiri sebab terjadi pemisahan harta pendiri dan pendiri.

Meski berbadan hukum namun tidak memiliki dasar yuridis kuat. Sehingga apabila terjadi suatu pelanggaran dan dinyatakan oleh pengadilan setempat, badan hukum ini bisa dibubarkan kapan saja.

Macam - macam Yayasan yang Ada di Indonesia

Sebelum membahas prosedur pendirian Yayasan, terlebih dahulu perlu dipahami bahwa ada lebih dari 1 macam di Indonesia. Beberapa di antaranya mungkin sudah sangat familiar karena dekat dengan kehidupan masyarakat.

1. Bidang Sosial
   Badan hukum ini bergerak dalam bidang sosial, kebanyakan non-profit dan hanya bertujuan untuk membantu. Contoh, penampungan ODGJ, saat ini banyak influencer memiliki tempat penampungan dan sudah berbadan hukum.
   Tujuannya untuk memberikan tempat dan penghidupan layak bagi ODGJ. Dalam aktivitasnya sering melakukan pencarian dari jalan ke jalan, pasar ke pasar. Aktivitas ini dilakukan atas dasar kepedulian terhadap sesama.
   Ada banyak kategori yang masuk pada bidang sosial ini termasuk juga pendidikan. Contohnya Panti Asuhan, Panti Jompo, Rumah sakit, klinik kesehatan, Laboratorium dan masih banyak lagi yang semuanya sudah melalui prosedur pendirian Yayasan.
2. Bidang Kemanusiaan
   Fokus pada aksi kemanusiaan. Kategori ini tetap memerlukan dana yang biasanya dari donasi atau penggalangan. Penggalangan dana dilakukan untuk disalurkan kepada orang membutuhkan misalnya daerah bencana, korban banjir, gempa dan sebagainya.
   Untuk bidang satu ini prosedur pendirian Yayasan tidak hanya diperuntukkan di dalam negeri namun juga luar negeri. Contoh aksi donasi untuk membantu korban perang, bencana kemanusiaan di belahan bumi yang lain.
3. Bidang Keagamaan
   Identik dengan kegiatan keagamaan tertentu, aktivitasnya lebih fokus kepada salah satu umat agama saja. Misalnya badan hukum yang khusus mengurusi pesantren, sekolah berlandaskan agama Islam, katolik dan sebagainya.

Prosedur Pendirian Yayasan di Indonesia

Dari semua bidang yang diperbolehkan beroperasi harus tetap memenuhi syarat pendirian. Meski secara yuridis belum ada landasan kuat namun setiap aktivitas harus legal dan bermanfaat. Berikut tata cara pendirian Yayasan yang wajib dipenuhi.

1. Harus didirikan didirikan oleh satu orang lebih dengan metode memisahkan harta kekayaan pendiri. Aset ini nantinya akan menjadi milik badan hukum yang dikelola.
2. Proses pengajuan pendiriannya dilakukan di hadapan notaris. Menggunakan permohonan dan persyaratan dokumen legalitas yang disyaratkan.
3. Terdapat struktur atau susunan organisasi terdiri dari Pembina, pengurus serta pengawas. Masing-masing harus jelas identitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
4. Diperbolehkan mendirikan atas dasar surat wasiat. Sudah banyak contoh untuk kasus ini misalnya pendirian pesantren di atas tanah wakaf.
5. Status badan hukum sah apabila sudah melengkapi akta pendirian dan diakui oleh pejabat daerah setempat.
6. Tidak diperkenankan menggunakan nama yang sudah terdaftar. Harus berbeda, karena ini merupakan identitas sebuah organisasi yang nantinya akan jadi besar. Juga tidak diperbolehkan melakukan aktivitas melanggar ketertiban sosial.

Memfasilitasi aktivitas organisasi Anda, RuangPedia menyediakan Service Office dengan biaya sewa terjangkau. Fasilitasnya lengkap, modern serta nyaman untuk menunjang produktivitas. Anda bisa langsung menggunakannya setelah prosedur pendirian Yayasan dilengkapi.